LOMBOK BARAT – Badan Otonom (Banom) Organisasi NWDI Kabupaten Lombok Barat menggelar Rapat Konsolidasi di salah satu tongkrongan di Kecamatan Labuapi Lombok Barat, Sabtu (11/01/2024).
Kegiatan ini merupakan langkah awal di tahun 2025 untuk menyusun program kerja serta menyoroti kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat yang belum terselesaikan di pemerintahan sebelumnya sekaligus menyingkronkan program-program yang menjadi visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
Konsolidasi ini dihadiri oleh sejumlah pengurus inti dari masing-masing badan otonom, diantaranya Himpunan Mahasiswa NWDI (HIMMAH NWDI), Ikatan Sarjana NWDI (IS NWDI), Pemuda NWDI, Ikatan Pelajar NWDI (IP NWDI), Persatuan Guru NWDI (PG NWDI) dan Muslimat NWDI. Turut hadir juga Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Barat H. Husnan Wadi yang juga merupakan Pengurus Besar NWDI.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Barat memberikan sambutan dengan saran-saran serta arahan kepada seluruh Banom NWDI Se-Kabupaten Lombok Barat untuk turut serta mengawal pembangunan yang ada di Kabupaten Lombok Barat, dalam rangka membantu serta mendukung jalannya pemerintahan agar tetap berjalan stabil, baik yang ada di legislatif maupun yang ada di eksekutif.
Dirinya bersama anggota DPRD yang lain siap mensuport kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh pengurus Banom NWDI. “kami minta seluruh Banom NWDI untuk bersinergi membantu pemerintah daerah baik eksekutif ataupun legislatif sebagai check and balance agar pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya, jika ada hal atau kendala dalam kegiatan tersebut kami siap membantu”, ungkapnya.
Sementara itu Ketua IS NWDI Kabupaten Lombok Barat Saiful Akhyar melontarkan beberapa hal yang patut menjadi sorotan publik terutama DPRD, yakni berkaitan dengan beberapa aset daerah yang ada di wilayah Suranadi Kecamatan Narmada. Dimana di Desa Suranadi terdapat banyak aset yang tidak jelas peruntukannya, bahkan cenderung dibiarkan sia-sia, dan yang paling membingungkan adalah banyak aset yang dulunya milik daerah namun saat ini diklaim sebagai aset milik krama pura yang ada di Suranadi.
“Banyak tanah aset di Suranadi yang tidak jelas peruntukannya, namun yang paling membingungkan adalah adanya tanah aset yang di duga diklaim sebagai tanah milik krama pura, kan ini membingungkan”, ujarnya.
Selain persoalan tanah aset ia juga menyoroti tentang keberadaan kafe ilegal yang tak kunjung dituntaskan oleh pemerintah daerah, padahal sudah jelas-jelas keberadaannya sangat mengganggu kamtibmas bahkan beberapa waktu lalu di media terekspose jika kawasan Suranadi merupakan salah satu kawasan yang menyumbang HIV/AIDS akibat tersedianya PSK di kafe-kafe ilegal dimaksud.
Evaluasi juga datang dari Ketua Pemuda NWDI Lombok Barat Ramli. Ia juga menyoroti beberapa persoalan yang belum tuntas hingga saat ini di kabupaten Lombok Barat, salah satunya masalah lingkungan hidup. Pihaknya meminta Bupati untuk melakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang dinilai belum bekerja maksimal bahkan bisa dikatakan tidak becus.
Mulai dari persoalan sampah yang dinilai belum bisa dituntaskan sampai dengan saat ini, selain itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan pembiaran terhadap galian C serta tambang ilegal yang di sekotong, sehingga menjadi salah satu penyebab daerah ini menjadi daerah langganan banjir setiap tahun.
“Kami minta kadis DLH dievalusai karena kami menilai dia tidak becus dalam memaksimalkan kinerjanya selama menjabat di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat”, ucap Ramli.
Berbeda dengan kedua rekannya, Ketua HIMMAH NWDI Lombok Barat Irwanto menilai Pemerintah Kabupaten Lombok Barat selama ini terkesan tebang pilih dalam mengakomodir kepentingan pemuda di wilayah Lombok Barat.
“Pemda Lombok Barat belum mampu mengakomodir semua elemen Pemuda, program-program yang di inisiasi oleh Pemda hanya melibatkan orang-orang yang itu saja tanpa melibatkan seluruh elemen pemuda dari ragam organisasi ataupun kelompok”, bebernya. (Red)
