Menu

Mode Gelap

Pendidikan

Persoalan PPG Daljab Guru PAI Tidak Kunjung Selesai, Wali Kota Mataram Diminta Memperhatikan Nasib Mereka

badge-check


					Persoalan PPG Daljab Guru PAI Tidak Kunjung Selesai, Wali Kota Mataram Diminta Memperhatikan Nasib Mereka Perbesar

Detikmandalika.com – Mataram – Menindaklanjuti surat dari Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam (Dirjen Pakis) Kementerian Agama Republik Indonesia, Nomor; B-189/DJ.I/DT.I.IV/HM.01/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penjelasan Pembiayaan PPG PAI Dalam Jabatan. Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang tergabung dalam Persatuan Guru Agama (PGA) Kota Mataram meminta kepada Wali Kota Mataram agar berkenan membantu dan memperhatikan nasib mereka yang hingga saat ini tidak kunjung dipanggil untuk mengikuti PPG Daljab.

Hal itu disampaikan dalam pertemuan terbatas pengurus PGA kota Mataram yang dihadiri oleh Ketua dan masing-masing koordinator kecamatan se-kota Mataram di kediaman sekretaris PGA sayang-sayang kota Mataram, Rabu (21/08/2024).

Dalam surat Dirjen Pakis Kemenag RI pada poin 1 menyatakan bahwa Pembiayaan PPG PAI Dalam Jabatan Tahun 2024 ini hanya menggunakan sumber biaya dari anggaran Pemerintah Daerah (APBD) atau Anggaran Lembaga Negara/Pemerintah Nonstruktural;

“Jika mengacu pada surat Dirjen Pakis Kemenag RI itu jelas dan terang bahwa pembiayaan PPG Daljab bagi guru PAI itu diserahkan kepada daerah, oleh karena itu kami guru PAI kota Mataram meminta keikhlasan hati pak wali kota H. Mohan Roliskana untuk membantu merealisasikan hal tersebut”, ucap Hayi.

Ia juga mengaku sudah berulang kali bersurat atas nama PGA Kota Mataram kepada wali kota Mataram namun hingga hari ini tidak ada jawaban.
“Sudah dua kali kami bersurat ke Wali Kota tapi sampai saat ini belum ada respon, kami hanya menerima pesan untuk menunggu. Oleh karena itu InsyaAllah besok kami akan bersurat kembali berharap Pak wali kota berkenan untuk menerima  audiensi kami guru PAI Kota Mataram”, harapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Koordinator PGA Kecamatan Mataram Ibnu Zubaed. Ia cukup prihatin dengan keadaan guru PAI saat ini yang terkesan dianaktirikan oleh pemerintah.

“Baru saja kemarin kami mendapatkan surat pemanggilan PPG Daljab 2024 untuk ribuan guru umum di NTB termasuk kota Mataram, sedangkan kami guru agama (PAI) yang sejak 2022 sudah Lulus Preetes sesuai prosedur Kementerian Agama malah hingga saat tidak kunjung di panggil”, tutur Zubaed.

Ia juga heran kepada pihak pihak yang sering melontarkan kata sabar kepada guru agama seolah-seolah terkesan mereka tidak sabaran.
“Janganlah kami diajarkan tentang kesabaran, coba cek tugas dan fungsi guru agama di semua sekolah hampir mendominasi, anak-anak nakal kami di suruh perbaiki akhlaknya, setiap gelaran STQ maupun MTQ yang mengharumkan nama kota Mataram, kami guru PAI yang paling terdepan”, ujarnya dengan tegas.

Oleh karena itu ujar Zubaed, wali kota Mataram kami minta untuk berkenan membantu perjuangan guru pendidikan agama islam di kota Mataram yang telah lulus Preetes sejak tahun 2022 agar dibantu pembiayaan PGG Daljab sesuai surat Dirjen Pakis Kemenag RI tersebut.

Sementara itu Sekretaris PGA Abdurrahman menuturkan bahwa guru guru PAI di kota Mataram sudah sejak tahun kemarin membangun komunikasi dan silaturrahim kepada pihak pihak terkait untuk mempertanyakan kejelasan perihal pembiayaan PPG Daljab untuk guru PAI di kota Mataram.

“Silaturrahim dan koordinasi ke Kemenag sudah kami lakukan, ke Baznas sudah, berulang kali juga kami masukan surat untuk audiensi bersama Wali Kota juga sudah tapi tidak ada jawaban, bahkan kami sudah bertemu langsung dengan Ketua DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi di ruang sidang dewan saat itu dan beliau menanda tangani langsung surat pernyataan dukungan dan surat itu masih kami simpan tapi sampai hari ini juga belum jelas nasib guru PAI terkait PPG Daljab ini”, ungkap Rahman.

Pada dasarnya ujar Rahman, guru agama islam di kota Mataram hanya menyampaikan aspirasi yang sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan pusat bahwa PPG Daljab untuk guru pendidikan agama islam sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.

“dan hal ini sudah ada contohnya di daerah lain seperti di Sumbawa misalnya atau di kabupaten Alor NTT, mereka pembiayaan PPG Daljab nya dibantu oleh pemerintah daerah melalui Baznas”, ungkapnya. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending di Pendidikan