MATARAM – Mencuatnya isu pemangkasan anggaran “efisiensi” yang berdampak pada segala sektor kehidupan rakyat Indonesia, seperti pendidkan, kesehatan, lingkungan dan lainnya. Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD NTB, Kamis, (20/2/2025). Aksi unjuk rasa tersebut memberikan tema dalam gerakannya “Indonesia Gelap, Tolak Efisiensi Anggaran, Lawan Rezim Kepala Batu”.
Masa aksi dari Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB Fardan dalam orasinya mengatakan, kita belum melihat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB berpihak pada rakyat sampai hari ini.
Mencuatnya isu pemangkasan anggaran, dikatakannya, banyak pemangkasan anggaran dengan dalil efisiensi anggaran sedangkan anggaran dari Menteri Pertahanan dan Polri diduga tidak dipangkas.
Tidak hanya itu, masa aksi juga sesalkan setiap kebijakan pemerintah yang tidak memihak pada kehidupan masyarakat wilayah pinggiran.
Sementara itu, perwakilan dari Forum Mahasiswa Langgudu dalam orasinya mengkritisi program makan bergizi gratis.
“Orang tua kita masih mampu mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Bukan program makan bergizi gratis yang diharapkan oleh masyarakat, tapi program pendidkan gratis,” pungkasnya.
Ia juga menyoroti terkait efisiensi anggaran yang dipangkas pada sektor pendidikan dan kesehatan. Harusnya anggaran yang dipangkas adalah anggaran Polri dan anggaran perjalanan dewan wakil rakyat.
Dari pantauan media, masa aksi dan pihak kepolisian sempat terjadi saling dorong. Masa aksi yang ingin memaksa masuk di gedung DPRD NTB untuk bertemu ketua DPRD NTB.
Aksi memanas, karena masa aksi tidak ingin berjumpa dengan perwakilan dewan. Dan masa aksi ingin bertemu langsung dengan ketua dewan.
Anggota DPRD NTB Komisi IV dan V menemui masa aksi. Anggota DPRD NTB Hamdan Kasim dari Komisi IV (empat) pada saat menemui masa aksi mengatakan, isu mencuatnya pemangkasan anggaran sangat menyentuh dan kami menerima dengan senang hati dengan tangan terbuka pada mahassiswa karena sudah menyampaikan aspirasinya dengan tertib dan aman.
Terkait tuntutan masa aksi, dikatakannya, kami akan sampaikan pada pimpinan dan kami akan membahas dalam rapat.
“Kami berharap pada adek-adek mahasiswa atau pun OKP jika ada aspirasi yang ingin disampaikan bisa bersurat langsung di dewan agar kami bisa menindaklanjuti melalui rapat fraksi maupun rapat lainnya”, beber Hamdan Kasim.
Tidak hanya itu, Anggota DPRD NTB dari Komisi V (lima) H. Didi Sumardi memberikan apreasiasi terhadap mahasiswa yang memperjuangkan hajat kehidupan masyarakat karena isu demontrasi tolak Efisiensi anggaran merupakan isu nasional yang disuarakan oleh Mahasiswa.
“Kami sebagai wakil rakyat memiliki rasa Kepedulian terhadap masyarakat”, terangnya.
Terkait tuntutan masa aksi yang bukan wewenang DPRD NTB, Ia mengatakan akan menyampaikan tuntutan tersebut di pemerintah pusat.
“Apa yang menjadi wewenang kami dari DPRD NTB akan kami perjuangkan dan jika bukan wewenang kami, maka tuntatan tersebut kami akan sampaikan pada pemerintah pusat”, kata Didi Sumardi pada saat menemui masa aksi di depan gedung DPRD NTB.
Ia juga menyoroti soalnya efisiensi anggaran yang menjadi kewenangan pusat dan kami akan sampaikan pada pemerintah pusat terkait tuntutan mahasiswa.
“Berdasarkan hasil Komunikasi kami dengan unsur-unsur Pemerintah pusat berkaitan dengan efisien anggaran bahwa anggaran pendidkan dan kesehatan tidak kena dampak pemangkasan (efisiensi),” tegasnya.
Mahasiswa dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB itu membawa tujuh tuntutan:
1. Tinjau Kembali instruksi presiden nomor 1 tahun 2025, kembalikan anggaran pendidikan dan kesehatan ke pagu awal! Naikkan anggaran pendidikan, terutama dana operasional PTN, PTN-BH, PTS, dan beasiswa! Perluas akses pendidikan tinggi kepada anak klas buruh dan kaum tani yang selama ini dihalangi oleh biaya pendidikan yang tinggi! Hadirkan sarana-prasarana pendidikan berkualitas, buka seluas-luasnya ruang demokrasi, dan selesaikan masalah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan.
2. Tolak Program Makan Bergizi Gratis (karena menghabiskan banyak anggaran)
3. Hentikan pembahasan RUU Sisdiknas, hentikan transformasi PTN-BLU menjadi PTN- BH, cabut UU PT, Permendikbud ristek nomor 2 tahun 2024 dan semua peraturan turunan yang melanggengkan liberalisasi,komersialisasi dan privatisasi pendidikan.
4. Jamin kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kependidikan dengan upah dan tunjangan layak, serta jaminan kerja.
5. Hentikan pelibatan aparat bersenjata dalam ruang sipil! Tolak militerisasi melalui pembangunan KODAM baru dan peningkatan anggaran militer-kepolisian, yang akan digunakan untuk melancarkan perampasan tanah rakyat.
6. Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, bervisi kerakyatan dan mengabdi pada rakyat.
7. Wujudkan reforma agraria sejati dan indutrialisasi nasioanal. (Red).
